Seperti sudah disebutkan sebelumnya, bahwa dengan diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 serta Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka desa dituntut untuk dapat mengelola aset desa dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. View PDF. Free DOC. Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon. Jurnal SASI. 2020, SASI. Relinquishment of land rights is the relinquishment of legal relations between the holders of land rights and the land under their control by providing compensation on the basis of deliberation. URAIAN 2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah Kabupaten/ Kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten / Kota Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari Bahwa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Prayungan perlu diatur dan dikelola dengan baik agar lebih bermanfaat; Bahwa sehubungan dengan ketentuan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Prayungan Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 2. Jadi, Aset Desa adalah segala barang atau kekayaan yang asli dimiliki oleh desa. Jika merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Aset Desa didefinisikan sebagai: Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Lalu jika melihat definisi yang ada pada Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Contoh Berita Acara Rapat BPD Pembahasan Perubahan APB Desa 2021. R apat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebelum menetapkan Perdes Perubahan APBDes tahun anggaran 2021, karena BPD merupakan bagian dari pemerintahan Desa wajib mengetahui kegiatan apa saja yang disusun oleh pemerintah Desa serta berapa Gorontalo Utara untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang stunting Desa Limbato, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara sebagai bagian dari pelaksanaan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3.3. Rencana Aksi Program Contoh Peraturan Desa tentang Pungutan. Kami mencontohkan peraturan desa tentang pungutan di Kabupaten Banyuwangi dalam Pasal 9 ayat (3) Perbup Banyuwangi 47/2018 menyebutkan desa dapat melakukan pungutan seperti pemandian umum, tambatan perahu, wisata desa, pasar desa, pelelangan ikan, dan swadaya masyarakat. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. vwrJcaV.